MALUT.SIN.CO.ID – Sebanyak 317 CPNS di Provinsi Maluku Utara mengikuti pelatihan dasar (latsar) dalam rangka membentuk profesionalisme demi mewujudkan governance melalui Alignment Forum yang digelar di Hotel Bela, Rabu (29/7).
Alignment Forum yang mengusung tema “Membangun Profil Daerah yang Adaptif” ini merupakan hasil kolaborasi BPSDM bersama BKD dan Biro Organisasi Provinsi Maluku Utara.
Gubernur Sherly Tjoanda dalam sambutannya mengakui bahwa setelah mewawancarai sejumlah ASN, masih banyak kekurangan, terutama dalam menempatkan orang pada posisi yang tepat (the right man in the right place). Menurutnya, pemerintah itu ibarat kapal, sedangkan ASN adalah mesin yang dapat menggerakkan pemerintah agar berjalan dengan baik.
“Salah satu kekurangan yang kita miliki ialah keterampilan teknis yang dibutuhkan dalam menyelesaikan masalah,” ucapnya.
Di Provinsi Maluku Utara sendiri, kata Sherly, masih terdapat banyak kekurangan yang berkaitan dengan keterampilan teknis.
“Rata-rata ASN memiliki keterampilan umum. Kalaupun berpendidikan S-1 perikanan atau pertanian, keilmuannya masih bersifat umum. Sementara itu, jenjang S-2 atau S-3 barulah lebih spesifik. Padahal, ilmu yang kita butuhkan secara teknis adalah ilmu untuk menyelesaikan permasalahan di lapangan,” jelasnya.
Ia mengatakan bahwa Alignment Forum hari ini bertujuan menyelaraskan program BKN, LAN, BKD, dan BPSDM untuk melaksanakan pelatihan bagi CPNS baru, yang dinilai sangat penting.
“Bagaimana kita memetakan keterampilan yang dibutuhkan, masalah apa yang kita miliki, dan keterampilan apa yang diperlukan untuk menyelesaikan masalah tersebut.”
Oleh karena itu, ia berpesan agar BPSDM secara intensif membangun komunikasi dengan LAN untuk melakukan transformasi ke depan.
“BPSDM bukan hanya bertugas menyelenggarakan banyak diklat, melainkan juga harus menjadi badan yang meningkatkan kapasitas ASN agar memiliki keterampilan untuk menyelesaikan masalah di Maluku Utara,” ungkapnya.
Sherly juga mengapresiasi BKN yang telah membantu Provinsi Maluku Utara secara proaktif sejak awal tahun 2025 melalui manajemen talenta. Ia berharap pergerakan roda pemerintahan ke depan dapat berjalan lebih cepat, efektif, dan produktif. Selain itu, Maluku Utara diharapkan bisa dijadikan proyek percontohan (pilot project) pengembangan ASN di wilayah kepulauan karena wilayah kepulauan memiliki tantangan dan dinamika tersendiri.
“Harapan saya, Maluku Utara bisa menjadi pusat pelatihan (center) untuk Indonesia Timur, dan suatu hari BPSDM di Maluku Utara dapat menjadi profit center. Tidak hanya meningkatkan kapasitas SDM di Maluku Utara, tetapi kita juga bisa menjadi pusat pembelajaran untuk Indonesia Timur,” ujarnya.
Ia juga menekankan agar ke depan pelatihan yang diadakan dapat memberikan hasil yang lebih konkret.
“Semoga pelatihan ini bisa berjalan dengan baik dan lancar. Harapannya, para CPNS yang mengikuti pelatihan ini memiliki kerangka berpikir yang tepat sehingga pengembangan karier mereka juga berjalan dengan baik,” ucapnya.
Kegiatan ini juga dirangkaikan dengan penandatanganan MoU antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara dan PT. Taspen mengenai penyelenggaraan produk asuransi bagi ASN di lingkungan Pemprov Malut, serta perjanjian kerja sama penyelenggaraan produk asuransi.
Kegiatan pelatihan dasar bagi para CPNS di Maluku Utara ini dilanjutkan dengan sesi gelar wicara (talkshow) yang diisi oleh narasumber Kepala BKN RI, Zudan Arif Fakrulloh; Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN), Muhammad Taufik; dan Sekretaris Daerah, Samsuddin A. Kadir.
Turut hadir Wakil Gubernur, Sarbin Sehe; Kepala Kantor Regional XI BKN Manado; para bupati dan wali kota se-Provinsi Maluku Utara; pimpinan OPD; serta para peserta CPNS Provinsi Maluku Utara
