MALUT.SIN.CO.ID – Sekretaris Daerah Provinsi Maluku Utara, Drs. Samsuddin A. Kadir, menghadiri Zoom Meeting Forum Nasional Pembangunan Hukum Tahun 2026 bersama jajaran Kantor Wilayah Kementerian Hukum (Kanwil Kemenkum) Maluku Utara. Kegiatan strategis ini berlangsung di Ruang VIP Pemerintah Daerah Malut, Bandara Baabullah, Kamis (15/10/2026).
Forum nasional tersebut berfokus membahas langkah-langkah strategis dalam memperkuat sinergi pembangunan dan penegakan hukum di tingkat daerah.
Dalam keterangannya usai menghadiri Zoom meeting , Sekda Samsuddin A. Kadir menekankan pentingnya optimalisasi peran Kanwil Kemenkum untuk mendukung penyusunan regulasi daerah. Kerja sama ini dinilai sangat krusial guna memastikan setiap produk hukum yang dilahirkan, seperti Peraturan Gubernur (Pergub), memiliki kualitas materi dan kepastian hukum yang kuat.
“Fokus pembahasan kita adalah peningkatan peran Kanwil Kemenkum Maluku Utara. Sebagai contoh, dalam penyusunan Pergub, Pemprov Malut wajib melakukan harmonisasi bersama Kanwil Kemenkum. Selain itu, kami juga melakukan pengajuan fasilitasi ke kementerian terkait. Langkah ini sangat penting untuk terus kita dorong di daerah,” ujar Samsuddin.
Selain penguatan regulasi, Sekda Malut secara khusus memberikan apresiasi tinggi atas capaian luar biasa Kanwil Kemenkum Maluku Utara di tingkat nasional. Maluku Utara resmi menjadi provinsi pionir pertama di Indonesia yang berhasil membentuk Pos Bantuan Hukum (Posbankum) di 100 persen wilayah desa dan kelurahan.
Menurut Samsuddin, kehadiran Posbankum hingga ke pelosok desa merupakan bukti nyata hadirnya negara dalam menjamin kepastian hukum dan memberikan akses keadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, tanpa terkecuali.
“Pelaksanaan program pelayanan hukum di Maluku Utara sudah berjalan dengan sangat baik. Salah satu bukti konkretnya adalah pembentukan Posbankum desa yang kini telah menjangkau seluruh desa dan kelurahan di Provinsi Maluku Utara. Kami mengucapkan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada Kanwil Kemenkum Malut atas prestasi berskala nasional ini,” ungkapnya bangga.
Capaian historis ini sekaligus menegaskan bahwa koordinasi dan komunikasi antara Pemerintah Provinsi Maluku Utara, pemerintah kabupaten/kota, serta Kanwil Kemenkum Malut telah terjalin dengan sangat solid dan efektif.
Sinergi yang kuat ini diharapkan dapat terus terjaga demi mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih serta pelayanan hukum yang transparan, akuntabel, dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Maluku Utara.(***)
