MALUT.SIN.CO.ID — Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus mematangkan langkah strategis dalam menjaga stabilitas ekonomi dan memperkuat ketahanan pangan daerah. Hal ini ditegaskan oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Maluku Utara, Drs. Samsuddin A. Kadir, saat membuka Workshop Neraca Pangan Provinsi Maluku Utara yang berlangsung di Kie Raha Room, Lantai 3 Muara Hotel Ternate, Selasa (28/7/2026).
Acara yang diinisiasi atas kolaborasi Kantor Perwakilan Bank Indonesia (KPw BI) Malut, Pemprov Maluku Utara, dan Badan Pangan Nasional (Bapanas) ini dihadiri oleh pimpinan instansi vertikal, jajaran pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) provinsi, serta kabupaten/kota.
Dalam sambutannya, Sekprov Samsuddin A. Kadir menggarisbawahi bahwa persoalan pangan saat ini bukan lagi sekadar isu pertanian domestik, melainkan pilar utama ketahanan nasional yang berdampak langsung pada stabilitas harga, angka kemiskinan, hingga kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut berpedoman pada visi RPJMD Malut 2025–2029 serta agenda Asta Cita Presiden RI.
“Sebagai wilayah kepulauan, Maluku Utara menghadapi tantangan geografis tersendiri—mulai dari biaya logistik yang tinggi, kondisi cuaca, hingga perbedaan pola produksi antarwilayah. Oleh sebab itu, neraca pangan bukan sekadar angka statistik, melainkan instrumen dan ‘kompas’ strategis untuk memetakan ketercukupan pasokan, mendeteksi surplus-defisit, dan menyusun intervensi kebijakan yang tepat sasaran,” tegasnya.
Lebih lanjut, Sekprov menyoroti akar masalah ketergantungan Maluku Utara terhadap pasokan pangan dari luar daerah. Menurutnya, perubahan pola kerja masyarakat yang kini cenderung mengandalkan sektor perkebunan (seperti kelapa, cengkih, dan pala), pertambangan, hingga ASN, membuat tradisi bercocok tanam pangan mandiri perlahan berkurang.
“Dulu masyarakat kita menanam tanaman pangan untuk kebutuhan hidupnya. Namun kini, banyak yang memilih fokus pada tanaman perkebunan karena pemeliharaannya dianggap lebih praktis. Pola ini membuat kita rentan. Jika daerah pemasok menahan stoknya, harga di tempat kita langsung bergejolak,” jelas Sekprov.
Untuk mengatasi hal tersebut, ia mendorong agar masyarakat dan petani lokal diajak kembali menggerakkan budaya bercocok tanam pangan, termasuk memanfaatkan pekarangan rumah, guna memperkuat kemandirian pangan daerah dari tingkat desa.
Dalam kesempatan yang sama, Deputi Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Sirtalya J. Rando, menyampaikan pesan dari pimpinan BI Malut mengenai urgensi validasi data pangan. Ketergantungan pasokan dari luar daerah kerap memicu gejolak harga (volatile food) seperti cabai, bawang merah, dan hortikultura.
Sirtalya membeberkan bahwa rilis BPS pada Juni 2024 menunjukkan inflasi bulanan Malut sempat menyentuh angka 2,45 persen (month-to-month)—tertinggi secara nasional—dengan akumulasi year-to-date mencapai 5,16 persen. Momen workshop ini dipandang sangat pas untuk memanfaatkan proyeksi deflasi pada triwulan ketiga seiring masuknya puncak panen hortikultura dan perikanan.
“Untuk mengeksekusi peluang pelandaian inflasi ini secara presisi melalui kerangka 4K (Keterjangkauan Harga, Ketersediaan Pasokan, Kelancaran Distribusi, Komunikasi Efektif), kita butuh basis data pasokan yang akurat, tervalidasi, dan real-time ,” ujar Sirtalya.
Ia menambahkan, hasil dari workshop ini tidak hanya berhenti pada penyamaan metodologi, melainkan bermuara pada pengoperasian situs web neraca pangan daerah yang terintegrasi secara mandiri dengan kalender tanam dan jadwal Gerakan Pasar Murah.
Kegiatan bertema “Optimalisasi Neraca Pangan Daerah sebagai Instrumen Strategis Pengendalian Volatilitas Volatile Food di Provinsi Maluku Utara” ini turut dihadiri oleh Ketua Tim Pokja Neraca Pangan Bapanas, Dina Setyowati, Kadis Pangan Malut, Kepala DPMPTSP Malut, serta para perwakilan OPD teknis dari kabupaten/kota se-Maluku Utara.
Melalui sinergi kuat antara pemerintah daerah, Bank Indonesia, Bapanas, BPS, hingga Bulog, Maluku Utara optimistis mampu membangun tata kelola pangan yang lebih adaptif, akurat, dan berkelanjutan.
