MALUT.SIBERINDO.CO – Gubernur Maluku Utara sekaligus Ketua DPD Himpunan Kerukunan Tani Indonesia (HKTI) Maluku Utara periode 2026–2031, Sherly Tjoanda, menegaskan bahwa akses jalan tani menjadi kebutuhan paling mendesak bagi petani di wilayahnya. Hal tersebut disampaikannya dalam sambutan usai resmi dilantik di Bella Hotel, Ternate, Senin (21/9/2026).
Gubernur mengungkapkan bahwa sekitar 60 persen penduduk Maluku Utara menggantungkan hidup dari sektor pertanian, khususnya komoditas kelapa, cengkeh, dan pala. Kendati demikian, efisiensi hasil panen sering kali terhambat akibat minimnya infrastruktur pendukung di tingkat desa.
“Setelah kami rekap, kebutuhan jalan tani di Maluku Utara mencapai kurang lebih 5.000 kilometer. Tanpa jalan tani, biaya logistik membengkak karena petani harus memikul hasil panen atau mengolahnya menjadi kopra di tengah kebun,” ungkapnya.
Ia menambahkan, Pemerintah Provinsi Maluku Utara terus mendorong skema gotong royong dan swakelola anggaran dengan pemerintah kabupaten/kota guna mempercepat pembangunan infrastruktur jalan tani tersebut. Tahun ini, pemprov menganggarkan pengerjaan 100 kilometer jalan tani dan menargetkan 200 kilometer pada tahun depan.
Selain persoalan akses, DPD HKTI Maluku Utara juga tengah menyiapkan program Tani Hub dan integrasi dashboard data petani. Langkah ini bertujuan untuk memetakan permasalahan legalitas lahan, distribusi pupuk, hingga penyediaan penampung hasil panen (offtaker) secara akurat di setiap kabupaten dan kota.(***)
