MALUT.SIN.CO.ID – Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) Provinsi Maluku Utara menggelar Rapat Koordinasi (Rakor) guna menyusun strategi konkret dan antisipatif dalam menekan laju inflasi daerah, khususnya pada kelompok volatile food (bahan pangan bergejolak) komoditas hortikultura dan perikanan. Acara yang mengusung tema “Upaya Pengendalian Inflasi Volatile Food Hortikultura dan Perikanan” ini berlangsung di Aula Kantor Perwakilan Bank Indonesia (BI) Provinsi Maluku Utara, Ternate, pada Senin (24/8).
Rakor ini dipimpin oleh Asisten II Setda Malut, Sri Haryanti Hatari, dan Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Maluku Utara, Handi Susila, serta dihadiri oleh Deputi Kepala Perwakilan BI Malut Fadhil Muhammad, Kepala BPS Malut, Kepala Pelabuhan Perikanan Nusantara (PPN) Ternate, Kepala Bappeda, Kadis Perhubungan, Kadis Perindag, perwakilan Pertamina Patra Niaga, Perum Bulog, Kanwil DJPb/Perbendaharaan Negara, serta jajaran pimpinan OPD terkait lainnya.
Dalam sambutannya, Kepala Perwakilan BI Malut, Handi Susila, menegaskan pentingnya perhatian khusus terhadap dinamika inflasi di Maluku Utara yang secara kumulatif (year-to-date) hingga Juli telah menyentuh angka 4,46 persen. Angka tersebut telah melampaui sasaran inflasi nasional, yaitu 2,5 persen. Tekanan terbesar disumbang oleh kelompok volatile food , terutama komoditas perikanan seperti ikan cakalang, malalugis, dan sejenisnya, serta komoditas hortikultura (barito).
“Tujuan utama rapat hari ini adalah mengidentifikasi secara presisi hal yang menjadi pemicu kendala pasokan pangan. Kita harus mengubah pola pengendalian inflasi dari yang reaktif menjadi antisipatif. Jangan hanya menjadi pemadam setelah harga melonjak di pasar, tetapi harus dibarengi action plan yang jelas, terukur, dan mampu mengeksekusi solusi di lapangan,” tegas Handi.
Sementara itu, Deputi Kepala Perwakilan BI Malut, Fadhil Muhammad, memaparkan secara detail akar permasalahan di sektor perikanan dan hortikultura berdasarkan hasil kajian dan FGD bersama nelayan. Profil armada penangkapan di Maluku Utara masih didominasi oleh kapal kecil (0–5 GT) sebesar 86 persen, yang sangat rentan terhadap perubahan rantai pasok, ketersediaan umpan hidup, fluktuasi cuaca, serta maraknya rumpon di atas 12 mil laut yang menghadang pergerakan ikan. Selain itu, masalah tata niaga yang panjang melalui tengkulak (dibo-dibo), serta belum optimalnya sarana TPI dan cold storage turut memperluas margin harga antara nelayan dan konsumen.
Guna merespons tantangan tersebut, TPID Provinsi Maluku Utara menyepakati 11 poin Rencana Tindak Lanjut (Action Plan) strategis yang siap dieksekusi pada periode September hingga Desember, yaitu:
1. Aktivasi Pekan Serba Ikan (Pasar Murah Ikan): Disinergikan dengan Gerakan Pangan Murah (GPM) melalui kerja sama DKP Malut, Bank Indonesia, DKP Ternate, dan DKP Halteng.
2. Peningkatan Kapasitas Nelayan Pole and Line (Huhate/Cakalang): Meliputi pelatihan literasi keuangan dan konsultasi finansial keluarga nelayan, Sekolah Lapang Cuaca Nelayan (SLCN), edukasi teknis penangkapan, serta penguatan kelembagaan koperasi.
3. Penerbitan Nomor Induk Berusaha (NIB) Jemput Bola: DPMPTSP dan Diskop UMKM Malut memfasilitasi NIB bagi nelayan, petani, dan UMKM di pusat aktivitas warga (seperti Car Free Day) sebagai prasyarat perluasan akses Kredit Usaha Rakyat (KUR).
4. Sinergi Pasokan Umpan Ikan: Mempertemukan nelayan bagan dan nelayan tangkap untuk merumuskan fasilitasi perjanjian pasokan umpan (harga, volume, dan jadwal) guna memutus praktik bayar di muka yang merugikan.
5. Penguatan dan Pengawalan KAD Pangan: Biro Pemerintahan dan Perekonomian Setda Malut mengawal Kerja Sama Antar-Daerah (KAD) serta antarprovinsi agar MoU/PKS terealisasi menjadi pasokan aktual.
6. Penguatan Basis Data Perikanan: PPN Ternate, Otoritas Pelabuhan, dan DKP Malut bersinergi memperkuat basis data integrasi antara produksi dan kebutuhan ikan daerah.
7. Peningkatan Konektivitas Distribusi Darat: Inventarisasi jalan kabupaten yang menghambat jalur distribusi pangan oleh Dishub dan Dinas PUPR Provinsi Malut untuk direkomendasikan secara resmi melalui Surat Gubernur kepada bupati/wali kota.
8. Penertiban Rumpon Ilegal WPP 715: Verifikasi perizinan dan eksekusi PKS lintas kementerian, lembaga, daerah, maupun instansi vertikal untuk menindak tegas rumpon ilegal di perairan Malut.
9. Akselerasi Pemanfaatan Cold Storage : Optimalisasi fasilitas pendingin oleh DKP Malut dan PPN Ternate sebagai buffer stock pasokan ikan saat musim terang bulan/produksi rendah, sekaligus memperluas akses masyarakat terhadap ikan beku.
10. Standardisasi Satuan Transaksi Perikanan: Disperindag, DKP Malut, dan PPN Ternate mendorong pengubahan praktik penjualan ikan dari “per ekor” menjadi “per kilogram” demi keterbukaan pembentukan harga yang transparan dan adil.
11. Rakor Teknis dan FGD Tata Niaga: Pelaksanaan rakor seluruh DKP Bidang Tangkap dan Penyuluh se-Malut, serta FGD khusus bersama para pelaku tata niaga (dibo-dibo) oleh Disperindag Malut untuk merumuskan solusi konkret rantai pasok.
Seluruh poin kesepakatan ini nantinya akan dilaporkan langsung kepada Gubernur Maluku Utara serta kepala daerah tingkat kabupaten/kota untuk memperkuat komitmen bersama dalam menjaga stabilitas harga dan mengembalikan inflasi Maluku Utara ke sasaran target nasional.(***)
