MALUT.SIN.CO.ID – Menteri Koordinator Bidang Pangan sekaligus Ketua Satgas Nasional Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) Zulkifli Hasan resmi membuka Seminar Nasional KDKMP di Lapangan Perikanan Ternate, Rabu (5/8/2026).
Kegiatan strategis ini merupakan hasil kolaborasi antara Asosiasi Desa Seluruh Indonesia, Kementerian Koordinator Bidang Pangan, serta Kementerian Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal (Kemendes PDT).
Dalam arahannya, Menko Zulkifli Hasan menegaskan bahwa Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (Kopdes) diposisikan sebagai infrastruktur resmi pemerintah. Kehadirannya bertujuan untuk membenahi sistem distribusi barang bersubsidi dan bantuan sosial (bansos) yang selama ini dinilai kurang akurat.
Berikut fungsi dan peran strategis Kopdes:
– Menyalurkan produk subsidi dan bantuan, seperti beras, minyak goreng, bansos, Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan lansia, dan LPG, hingga melayani pembayaran listrik;
– Mengoreksi kekeliruan penyaluran bantuan masa lalu yang ditengarai 70% salah sasaran. Pelayanan berbasis desa ini memastikan pengawasan langsung agar bantuan tepat kuota; serta
– Bertindak sebagai offtaker (penyerap) hasil bumi sekaligus penyerap tenaga kerja lokal guna menciptakan lapangan kerja baru di desa.
Pemerintah menargetkan sekitar 35.000 Kopdes baru akan mulai beroperasi secara resmi pada September 2026 mendatang, sementara sisanya akan dioperasikan secara bertahap pada tahun 2027.
Merespons kenaikan harga bahan pokok, Menko Pangan menginstruksikan Perum Bulog untuk segera menggelar operasi pasar. Ia juga meminta para gubernur, bupati, dan wali kota di seluruh Indonesia melaksanakan pasar murah demi menjaga daya beli masyarakat.
“Kita harus paksa agar ekonomi di desa itu tumbuh, agar desa menjadi pusat-pusat pertumbuhan ekonomi baru,” ujar Zulkifli Hasan.
Pada kesempatan yang sama, Menteri Desa dan Pembangunan Daerah Tertinggal Yandri Susanto memberikan klarifikasi tegas mengenai isu miring yang beredar di masyarakat.
Menteri Yandri menyatakan bahwa informasi yang menyebutkan Menko Pangan dan Mendes PDT melarang aktivitas warung desa atau melarang berjualan dalam radius 200 meter adalah berita bohong dan menyesatkan. Pemerintah sama sekali tidak memiliki rencana menutup warung warga. Kasus penyebaran informasi palsu ini kini telah resmi dilaporkan ke aparat penegak hukum.
Seminar nasional ini diinisiasi oleh Kemendes PDT bersama 10 organisasi dan asosiasi desa, mencakup 4 asosiasi kepala desa, 2 asosiasi perangkat desa, 2 asosiasi BPD, 1 asosiasi mantan kepala desa, dan 1 asosiasi gerakan masyarakat desa.
Forum ini didesain sebagai ruang publik dua arah untuk membedah informasi KDKMP secara tuntas. Diskusi melibatkan pembuat kebijakan (menteri, wamen, BUMN) dengan pelaksana di lapangan (kepala daerah, akademisi, kepala desa, BPD, perangkat desa, pendamping, OKP, dan ormas) agar memiliki kesepahaman yang sama dalam mengawal program.
Turut hadir dalam acara tersebut Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto, Sekjen Kemendes Taufik Madjid, gubernur dan wakil gubernur Maluku Utara, Forkopimda Malut, anggota DPR RI, pejabat pimpinan tinggi madya dan pratama kementerian/lembaga, bupati/wali kota se-Maluku Utara, para rektor, kepala OPD, direksi BUMN, serta para ketua umum organisasi desa tingkat nasional.
